BRO. Apa kabar Adian Napitupulu ya Bro? Keberadaan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang satu ini sedang dirindukan para konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V Kabupaten Bogor. Maklum saja, masyarakat di Bumi Tegar Beriman kini tengah kelimpungan.
Bencana datang silih berganti, mulai dari terjangan tanah longsor di wilayah barat kabupaten pada awal 2020. Belum selesai disitu, Pandemi Covid-19 datang membawa penderitaan yang tak kalah menyakitkan.
“Sejak awal 2020, peran Adian seperti nyaris tak terdengar. Padahal semua sedang gotong royong bahu membahu membantu masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan longsong,” ungkap Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bogor (AMPB) Mahfud Maulana Kurtubi, kepada Si Bro kemarin (14/6/2020).
Mahfud menambahkan, bahkan Presiden Joko Widodo beserta para menterinya berulang kali meninjau lokasi bencana tersebut.
“Tapi di mana dia? Saat ini pun, ketika bencana covid-19, Adian lagi-lagi nyaris tak terlihat kontribusinya dalam membantu masyarakat Bogor,” tanya Mahfud.
Kritikan tajam Mahfud bukan tanpa sebab. Menurutnya, sosok Adian saat ini layaknya kacang lupa pada kulit. Mantan aktivis pada era 1998 itu justru lebih memedulikan kepentingan elit ketimbang masyarakat yang memilihnya.
“Bang Adian ribut-ributnya hanya soal jabatan komisaris dan direksi BUMN, tapi masalah rakyat kecil di dapil-nya dia ga pedulikan,” tegasnya.
Perlu diketahui, belakangan ini Adian Napitupulu, santer dibicarakan lantaran kritikan tajamnya kepada Kementerian BUMN. Banyak pihak menilai pernyataan Adian tersebut tendensius dan salah alamat.
Di waktu yang berbeda, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, Senin (15/6/2020) lalu menyatakan, Adian kerap mengkritik Kementerian BUMN, karena diduga usulan komisaris titipannya tidak lolos.
“Apalagi, jika salah satu motifnya mengkritik karena usulan komisaris yang didorong Adian tak tembus, jelas itu merupakan kritik yang tak tulus,” ujarnya.
Sebelumnya, Adian melontarkan isu soal kenaikan utang BUMN. Ia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp3.500 triliun. Padahal, perbandingan itu tak apple to apple.
Anggota Komisi I DPR-RI tersebut bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk tak mengambil opsi dana talangan terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Adian, opsi dana talangan atau pemberian piutang kepada Garuda tak ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jika pemberian itu dipaksakan maka melanggar beleid tersebut dan melanggar Perpu no 1/2020 yang disahkan menjadi UU no 2/2020.
“Jika di paksakan maka Garuda mungkin bisa selamat, pemegang saham non Pemerintah bisa selamat tapi Presiden, posisinya bisa ‘tidak selamat’,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (14/6/2020).
Penulis : Red Si Bro
Editor : Robby Firliandoko
